DPP Perbasi Rilis 10 Peraturan Organisasi Terbaru demi Benahi Tata Kelola 2026

DPP Perbasi Rilis 10 Peraturan Organisasi Terbaru demi Benahi Tata Kelola 2026

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Basket Seluruh Indonesia (DPP Perbasi) baru saja mengambil langkah besar dengan mengesahkan 10 peraturan organisasi terbaru. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya serius untuk memperbaiki sekaligus memperkuat tata kelola bola basket di tanah air.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Rapat Pleno yang berlangsung di kawasan FX Sudirman, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Budisatrio Djiwandono selaku Ketua Umum DPP Perbasi dengan kehadiran jajaran pengurus melalui format hybrid.

Budisatrio Djiwandono mengungkapkan bahwa penguatan landasan regulasi adalah elemen krusial dalam menciptakan ekosistem olahraga yang profesional. Ia menyadari bahwa sebagai induk organisasi, Perbasi masih memiliki banyak aspek yang perlu terus dibenahi secara konsisten.

Menurutnya, Rapat Pleno ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momen bersejarah yang menunjukkan komitmen bersama seluruh pengurus. Fokus utamanya adalah membesarkan nama organisasi serta mendorong prestasi bola basket Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Pondasi Kelembagaan untuk Kemajuan Basket

Budisatrio menekankan bahwa kemajuan basket nasional sangat bergantung pada seberapa kokoh pondasi kelembagaan yang dimiliki oleh Perbasi. Sebagai wadah utama basket nasional, organisasi harus memiliki filosofi dan aturan tata kelola yang sangat kuat.

Dalam proses penyusunannya, bidang Organisasi DPP Perbasi bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal beserta tim untuk merumuskan setiap poin regulasi. Peraturan ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman utama dalam setiap pelaksanaan operasional basket di masa depan.

Ketua Badan Legal, Etik, dan Disiplin DPP Perbasi, Fritz Siregar, memberikan penjelasan mendalam mengenai sepuluh regulasi yang telah disahkan tersebut. Aturan ini mencakup berbagai aspek fundamental mulai dari etika hingga teknis penyelenggaraan kompetisi.

Daftar 10 peraturan organisasi yang baru saja disahkan oleh DPP Perbasi mencakup beberapa poin berikut:

  • Pedoman mengenai etika organisasi dan kode perilaku.
  • Aturan disiplin bagi seluruh elemen yang terlibat di bawah naungan Perbasi.
  • Standar struktur organisasi dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah atau rapat.
  • Regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bola basket format 5on5.
  • Standar tenaga keolahragaan untuk kategori bola basket 5on5.
  • Aturan khusus untuk pengembangan serta kompetisi minibasket.
  • Pengelolaan tenaga keolahragaan dan penyelenggaraan kegiatan basket 3x3.
  • Prosedur dan mekanisme perpindahan atlet atau olahragawan antarklub atau daerah.
  • Sistem pengelolaan serta penyelenggaraan keuangan organisasi secara transparan.
  • Penerapan sistem audit untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Seluruh poin di atas dirancang untuk memberikan kejelasan hukum bagi setiap pemangku kepentingan dalam dunia basket. Dengan adanya aturan yang spesifik, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam pengambilan keputusan organisasi.

Penyempurnaan dan Pemisahan Aturan

Fritz Siregar menjelaskan lebih lanjut bahwa dari total sepuluh peraturan tersebut, dua di antaranya merupakan hasil penyempurnaan dari aturan lama. Sementara itu, delapan peraturan lainnya adalah produk hukum baru yang sebelumnya belum diatur secara mendalam.

Regulasi baru tersebut meliputi aspek penyelenggaraan basket 5on5, standar tenaga olahraga, minibasket, hingga aturan mengenai basket 3x3. Selain itu, terdapat penekanan khusus pada aturan perpindahan pemain yang sering kali menjadi isu sensitif di lapangan.

Salah satu perubahan signifikan adalah pemisahan antara peraturan kode etik dan peraturan disiplin ke dalam dua dokumen yang berbeda. Sebelumnya, kedua aspek ini berada dalam satu payung regulasi yang sama sehingga kurang spesifik dalam penanganannya.

Tujuan dari pemisahan ini adalah agar proses pemeriksaan dan penanganan kasus hukum dapat berjalan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tim legal dapat membedakan mana yang termasuk pelanggaran etika moral dan mana yang masuk kategori pelanggaran disiplin olahraga.

Ringkasan klasifikasi materi peraturan organisasi Perbasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kategori Rumpun Fokus Utama Peraturan
Tata Kelola Kelembagaan Struktur organisasi, sistem audit, keuangan, dan mekanisme rapat internal.
Kegiatan dan Kompetisi Penyelenggaraan basket 5on5, 3x3, minibasket, dan aturan perpindahan atlet.
Perilaku dan Norma Kode etik pengurus dan pemain serta penegakan disiplin dalam organisasi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Perbasi ingin menyentuh semua lini, mulai dari administratif hingga perilaku personil di lapangan. Hal ini dilakukan demi menjamin standar profesionalisme yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Harapan untuk Akuntabilitas Organisasi

Fritz menegaskan bahwa paket peraturan ini merupakan instrumen penting agar Perbasi tidak lagi bekerja hanya berdasarkan kebiasaan lama. Organisasi kini harus bergerak berdasarkan standar prosedur operasional (SOP) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menambahkan bahwa klasifikasi ke dalam tiga rumpun besar menunjukkan kedalaman materi yang disusun oleh tim legal. Peraturan ini tidak hanya mengatur siapa yang memimpin, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia ditetapkan dan dijaga standarnya.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan olahraga yang lebih sehat dan terukur bagi para atlet maupun ofisial. Melalui regulasi yang jelas, Perbasi optimis bola basket Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki manajemen yang setara dengan standar internasional.

Artikel terkait