Menpora Resmi Bentuk Tim Koordinasi PON 2028: Fokus Hemat Tanpa Venue Baru

Menpora Resmi Bentuk Tim Koordinasi PON 2028: Fokus Hemat Tanpa Venue Baru

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bergerak cepat dalam mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah strategis yang diambil adalah dengan membentuk tim koordinasi khusus untuk mematangkan persiapan ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut agar berjalan lebih efisien.

Fokus Utama: Pemanfaatan Fasilitas yang Sudah Ada

Erick Thohir menekankan bahwa fokus utama tim koordinasi ini adalah melakukan pemetaan terhadap fasilitas olahraga atau venue yang sudah tersedia di daerah penyelenggara.

Pemerintah berkomitmen untuk tidak membangun fasilitas baru jika memang tidak mendesak demi menghindari pemborosan anggaran negara yang kerap terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya.

Keputusan ini diambil setelah Menpora menggelar pertemuan intensif dengan berbagai pemangku kepentingan penting di Kantor Kemenpora pada Rabu (1/7/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, perwakilan Kejaksaan Agung (Jamdatun) R. Narendra Jatna, serta pihak BPKP yang diwakili oleh Susilo Widhyantoro.

Tim ini nantinya memiliki tugas utama untuk menyinkronkan data dari daerah terkait pendanaan, kesiapan venue, hingga jenis cabang olahraga yang akan dilombakan.

Erick Thohir ingin memastikan bahwa setiap usulan dari pemerintah daerah sejalan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan nyata di lapangan.

Beberapa alasan utama pemerintah membatasi pembangunan venue baru antara lain:

  • Mencegah fasilitas olahraga menjadi terbengkalai atau tidak terurus setelah ajang PON berakhir.
  • Menghindari pemborosan anggaran yang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata.
  • Memastikan efisiensi biaya sehingga dana dapat dialokasikan untuk pembinaan atlet.
  • Memaksimalkan aset olahraga milik pemerintah daerah yang sudah ada di NTB dan NTT.

Kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi dari penyelenggaraan PON sebelumnya, di mana banyak bangunan megah yang justru tidak termanfaatkan dan rusak seiring berjalannya waktu.

Kesinambungan Pembinaan dan Target Prestasi

Selain masalah infrastruktur, Menpora juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembinaan atlet nasional agar terus mencetak prestasi di kancah dunia.

Ia berharap prestasi yang diraih di tingkat nasional dapat memiliki korelasi yang jelas dengan target di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Menurut Erick, Indonesia membutuhkan peta jalan (roadmap) pembinaan prestasi yang solid dan terintegrasi mulai dari level atlet hingga seluruh ekosistem pendukungnya.

Sinkronisasi antara pemerintah pusat, KONI, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar pembinaan olahraga berjalan secara berkesinambungan tanpa terputus.

Paparan Kesiapan Daerah dan Langkah Selanjutnya

Dalam waktu dekat, tim koordinasi akan mengundang pemerintah daerah untuk mempresentasikan hasil pemetaan mereka mengenai kesiapan penyelenggaraan.

Laporan dari presentasi tersebut kemudian akan disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat dan Presiden guna mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Poin-poin target kesuksesan yang ingin dicapai pada PON 2028:

  • Sukses Penyelenggaraan: Acara berjalan lancar sesuai jadwal dan standar nasional.
  • Sukses Administrasi: Pengelolaan keuangan dan dokumen yang transparan serta akuntabel.
  • Sukses Prestasi: Munculnya atlet-atlet baru berbakat yang siap bersaing di internasional.
  • Dampak Ekonomi: Memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal di wilayah NTB dan NTT.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Dukungan dari KONI Pusat

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyambut positif terbitnya Surat Keputusan (SK) terkait penyelenggaraan PON XXII 2028 ini.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, KONI Pusat bersama pemda terkait bisa segera melakukan akselerasi persiapan teknis di lapangan.

Marciano menambahkan bahwa selain cabang olahraga wajib, pihak tuan rumah juga diberikan ruang untuk mengusulkan cabang olahraga unggulan daerah masing-masing.

Hal ini bertujuan agar identitas olahraga lokal tetap terjaga sembari tetap mengutamakan cabang-cabang yang memiliki prestasi di level regional maupun internasional.

Secara keseluruhan, koordinasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menciptakan standar baru dalam penyelenggaraan ajang olahraga nasional di masa depan.

Melalui perencanaan yang matang dan pengawasan ketat, PON 2028 diharapkan tidak hanya menjadi pesta olahraga sesaat, tetapi juga warisan jangka panjang bagi bangsa.

Artikel terkait