Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia mulai mengambil langkah serius dalam menatap Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028. Sebagai bentuk persiapan awal, Kemenpora resmi membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Tim koordinatif ini dibentuk untuk mematangkan segala persiapan teknis serta memetakan kesiapan anggaran penyelenggaraan di wilayah tuan rumah. Penyelarasan kebutuhan ini dilakukan agar pesta olahraga nasional tersebut dapat berjalan lancar, baik secara operasional maupun akuntabilitas keuangan.
Pemerintah menaruh perhatian besar pada aspek tata kelola agar penyelenggaraan PON di masa mendatang tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai standar nasional.
Sinergi Lintas Instansi dalam Pembentukan Tim
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa pembentukan tim koordinatif ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan beberapa lembaga tinggi. Pihak yang terlibat mencakup Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat hingga unsur penegak hukum dan pengawasan.
Selain KONI, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut memberikan dukungan. Keterlibatan instansi tersebut bertujuan untuk memastikan setiap tahapan persiapan memiliki landasan hukum dan pengawasan yang kuat.
Nantinya, tim ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah guna memetakan kondisi nyata di lapangan serta ketersediaan dana di wilayah NTB dan NTT. Hasil dari pemetaan mendalam tersebut akan menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
Rencana pelaporan hasil pemetaan tim koordinasi kepada pimpinan pusat:
- Mengundang perwakilan pemerintah daerah untuk memaparkan kondisi infrastruktur terkini.
- Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi anggaran daerah dan pusat.
- Menyusun laporan perspektif penyelenggaraan untuk disampaikan kepada Menteri Koordinator maupun Presiden.
- Menentukan skala prioritas cabang olahraga yang akan dipertandingkan berdasarkan fasilitas yang tersedia.
Melalui tahapan ini, Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah ingin memiliki gambaran yang jelas sebelum mengambil keputusan besar. Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama Presiden dalam menentukan arah kebijakan PON 2028.
Prinsip Efisiensi dan Optimalisasi Fasilitas
Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini memberikan penegasan terkait efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan PON XXII. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menekankan agar tidak ada pembangunan gelanggang olahraga atau venue baru yang berlebihan.
Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan PON pada edisi-edisi sebelumnya. Banyak fasilitas olahraga yang dibangun dengan biaya besar justru terbengkalai dan tidak termanfaatkan secara optimal setelah ajang tersebut selesai digelar.
Sebagai solusinya, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama adalah melakukan renovasi atau peningkatan kualitas sarana yang sudah ada agar layak digunakan untuk kompetisi tingkat nasional.
Skema pembagian lokasi pertandingan berdasarkan kesiapan sarana:
| Kategori Fasilitas | Lokasi Penyelenggaraan | Keterangan |
|---|---|---|
| Venue Sudah Tersedia | NTB dan NTT | Dioptimalkan melalui renovasi dan pemeliharaan rutin. |
| Venue Belum Tersedia | DKI Jakarta | Jakarta berperan sebagai daerah penyangga untuk cabang tertentu. |
| Fasilitas Khusus | DKI Jakarta | Memanfaatkan sarana standar internasional yang sudah ada. |
Pembagian lokasi ini dilakukan untuk menjamin kualitas pertandingan tetap terjaga tanpa harus membebani anggaran negara untuk pembangunan fisik baru. Skema ini juga dianggap lebih realistis mengingat waktu persiapan yang tersedia bagi para tuan rumah di wilayah timur Indonesia.
Dukungan KONI Pusat dan Peran Jakarta
Langkah proaktif Kemenpora dalam menyusun rencana kerja sejak jauh hari mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman. Menurutnya, kepastian mengenai arah kebijakan sejak dini akan sangat membantu koordinasi antar-pengurus cabang olahraga.
Marciano menilai bahwa dengan waktu persiapan yang cukup panjang, kendala teknis terkait penentuan lokasi pertandingan dapat diminimalisir. Kebijakan untuk tidak membangun gedung baru dianggap sebagai langkah yang sangat bijak dan sangat berpihak pada keberlanjutan fungsi fasilitas olahraga.
Ia juga menyambut baik kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersedia menjadi daerah pendukung atau penyangga bagi kelancaran PON XXII. Ketersediaan infrastruktur olahraga di Jakarta yang sudah bertaraf dunia menjadi jaminan bahwa kualitas kompetisi atlet tidak akan menurun.
Selain sebagai ajang persaingan antardaerah, persiapan PON 2028 ini diharapkan menjadi bagian integral dari sistem pembinaan atlet nasional jangka panjang. Prestasi di level nasional ini ditargetkan menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk menembus kancah internasional yang lebih bergengsi.
Diharapkan, sinergi antara Kemenpora, KONI, dan pemerintah daerah ini dapat melahirkan standar baru dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Fokus pada prestasi atlet dan efisiensi anggaran menjadi kunci utama keberhasilan PON yang akan digelar pada November 2028 mendatang.
